Pekanbaru: liputandetail.com - DPP TEAM LIBAS kecewa atas tindakan Sekretaris ABDESI Pelalawan yang mengintervensi kami sebagai Kontrol sosial.

Elwin Ndruru sampaikan kepada awak media dikantornya: Kami ini adalah kontrol sosial yang tidak ada digaji oleh negara tapi kami berusaha menjadi mitra negara untuk tercapainya cita-cita pemerintah.

Saat ini negara kita sedang tidak baik-baik-baik terkhusus pada Realisasi Anggaran Dana Desa. Bukan nilai kecil anggaran dana desa yang langsung pencairannya dari menteri keuangan RI kepada setiap desa, namun alhasilnya realisasi anggaran tersebut tidak sepenuhnya terealisasi melainkan masuk kantong semua.

Sama halnya dengan beberapa kepala desa di Kab. Pelalawan Prov. Riau, kami ada data yaitu data pelaporan realisasi dana desa para kepala desa di KPK akan tetapi setelah kami telusuri isi laporan tersebut tidak sesuai dengan faktanya dilapangan. Apa yang dilaporkan berbeda dengan faktanya yang dalam artinya diduga keras laporan realisasi anggaran dana desa para kepala desa ke KPK adalah keterangan atau laporan palsu.

Oleh karena itu, kami sebagai Kontrol sosial yang mengawasi anggaran dari pemerintah membuat surat klarifikasi kepada beberapa kepala Desa di kabupaten Pelalawan akan tetapi bukannya kami mendapatkan respon yang baik atau balasan surat secara resmi melainkan kami justru di intervensi oleh Sektretaris ABDESI Kab. Pelalawan dengan mengatakan yang pada intinya "kalian jangan langsung-langsung menyurati kepala desa, harusnya konfirmasi kami terlebih dahulu"...

Dari pernyataan sekretaris ABDESI tersebut ketahuan sekali permainan mereka yang sudah terstruktur. Kami mengetahui bahwa struktur ABDESI itu juga para Kepala Desa dan ya kami duga pasti tahulah ada permainan terstruktur.

Kami sebagai kontrol sosial telah meminta klarifikasi kepada beberapa kepala desa yang kami duga realisasi anggaran dana desa tersebut tidak tepat sasaran dan jika surat klarifikasi tersebut tidak ditanggapi, maka segera kami akan laporkan temuan ini secara resmi kepada penegak hukum, baik itu di Polda Riau, Kejati Riau maupun di KPK. Kenapa kami harus membuat laporan ke KPK, karena temuan yang kami klarifikasi ini adalah hasil laporan para kepala desa kepada KPK. Tuturnya kepada media liputandetail.com...(Red)

Sembaring dengan tindakan Sekretaris ABDESI Pelalawan tersebut, media ini telah mencoba mengkonfirmasi langsung kepada sekretaris ABDESI Pelalawan dengan via wa pada tanggal 26 April 2024 atas intervensi tersebut kepada TEAM LIBAS, namun hingga berita ini di publikasi tidak ada tanggapan baik dari sekretaris ABDESI Pelalawan...(red)