Pekanbaru: liputandetail.com - Ditengah gejolak keputusan Presiden melalui Kemenkue RI tentang pemotongan Dana Desa ditahun 2026 yang nilainya miliaran rupiah tinggal ratusan juta per desa menurut Ketua LSM DPW MITRA RIAU Martinus Zebua itu sudah tepat dan yang perlu di perkuat pengawasannya adalah pengalihan DD tersebut. Kalau pengawasan pengalihan DD lemah maka sama aja membangun sarang tikus baru.

Martinus Zebua lanjutkan...meskipun tahun 2026 terjadinya pemangkasan DD yang gila-gilaan, bukan berarti para kepala desa tidak bertanggung jawab realisasi atau penggunaan dana desa sejak awal menjabat. Justru kalangan Masyarakat, LSM, Media dan APH bertekat kuat untuk mengusut penggunaan DD tersebut, soalnya dengan DD yang nilainya fantastis tersebut namun tidak ada kelihatan dampaaknya dalam pembangunan setiap desa.

Saat Awak media Konfirmasi dugaan Korupsi DD di kabupaten Rokan Hilir karena Pernah mencuat kepada Martin Zebua melalui WhatsApp pada tanggal 19 Februari 2026 di kota Pekanbaru, Martin Zebua menjawab "semuannya segera kita sampaikan laporan dugaan korupsi kepada APH setelah semuanya siap. Memang saat ini kami sudah memiliki 2 alat bukti kuat sebagai acuan dasar APH". 

Saat Awak media ini melanjutkan berapa jumlah oknum kepala desa yang akan dilaporkan karena diketahui ada banyak kepala desa di Rohil yang telah dilayangkan surat konfirmasi namun tidak sama sekali ada tanggapan, Ketua LSM DPW MITRA RIAU jawab: "yang pastinya seluruh kepala desa yang telah kami konfirmasi dan tidak ada sama sekali jawaban tentu seluruhnya akan kami laporkan dalam beberapa hari ini". Dan nama-nama Desa yang kami duga adanya penyelewengan/korupsi DD tahun 2022 hingga 2024 dan sekaligus DD tahun 2025 akan segera kami laporkan diantaranya:
1. Desa Sungai Kubu
2. Desa Rantau Panjang Kanan
3. Desa Bagan Batu
4. Desa Gelora
5. Desa Bagan Sinembah
6. Desa Bagan Sinembah Barat
7. Desa Balai Jaya
8. Desa Balam Jaya
9. Desa Balam Sempurna
10. Desa Bagan Jawa
11. Desa Bagan Jawa Pesisir
12. Desa Pujud
13. Desa Suka Jadi
14. Desa Ujung Tanjung
15. Desa Sintong Bakti
16. Desa Darrusalam
17. Desa Raja Bajamu
18. Desa Panipahan Barat
19. Desa Panipahan 
20. Desa Melayu Besar
21. Desa Buktir Damar
22. Desa Bangko Lestari
23. Desa Bangko Bakti
24. Desa Rantau Panjang Kiri
25. Desa Pekaitan
26. Desa Bantaian
27. Desa Sekapas
28. DesaPematang Sikek

Kemungkinan besar minggu depan surat laporan resmi sudah kita masukkan dan karena yang nantinya kami usut ini DD dari tahun 2022 sampai DD 2025, tentu kan banyak itu dugaan korupsinya, maka kami siapkan laporan juga ke KPK. Tapi itu langkah terakhir, tujuan pertama ya kami laporkan di APH wilayah Riau terlebih dahulu.

Lanjutnya Martin, Kami berharap di bulan suci ini maka ada banyak juga oknum kepala desa tobat dan mendekam di rumah tahanan negara sebagai penebusan dosalah (sambil bergurau)...

Kami berharap kepada intitusi APH yang menangani laporan kami ini nantinya untuk sebagai penambahan amal ibadah dalam mengungkap laporan dugaan korupsi yang diduga dilakukan para oknum Kades di Rohil ini bersungguh-sungguh demi kepentingan negara dan demi ketuhanan dalam menjalankan tugasnya.

Dan kami mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat baik teman-taman dari LSM, Ormas, media dan APH untuk saatnya kita bangkit dari tipu daya para tikus-tikus rakus. Mari kita dukung program bapak Presiden dalam memberantas tindak pidana korupsi. Agar seluruh lapisan rakyat indonesia ini makmur dan sejahtera. Tutupnya.

Media ini telah berupaya meminta klarifikasi kepada salah satu Kepala desa atas nama Bapak Taufik Penghulu Bagan Jawa Pesisir tentang dugaan korupsi tersebut dan tentang akan segera dilaporkan dugaan korupsi tersebut di APH melalui WhatsApp di No. 08126788xxxx pada tanggal 20 Februari 2026 dan Bapak Taufik menjawab "mohon maaf bapak, DD tahun 2024 dan 2025 bukan saya. Tutupnya

Hingga berita ini di publikasikan, belum dapat dikonfirmasi kepada para Kepala Desa lainnya yang terkait karena tidak ada akses dan untuk berimbangnya berita ini dan tidak berpihakkan, di beri hak jawab kepada para pihak atau oknum Kades terkait. (red)