Riau: liputandetail.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 20 kepala Desa di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pada Kamis (24/7/2025), menjadi peringatan keras atas lemahnya pengawasan Dana Desa terutama di bagian Inspektorat Daerah.

Martinus Zebua, SH (Ketua DPW LSM MITRA RIAU) Jelaskan kepada Awak media di Jl. Hangtuah Pekanbaru menyebut kasus ini sebagai contoh yang sangat buruk Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa.

Lanjutnya, Sesungguhnya tidak berhenti sampai disitu, atas kejadian ini yang juga wajib bertanggung jawab adalah Inspektorat Daerah. Karena Tugas Inspektorat ini kan mengawasi, memantau dan mengaudit keuangan pemerintah Daerah terkhusus Desa.

Jadi, APH baik itu di Sumsel maupun didaerah lainnya terutama di Riau, jangan lupa dan jangan hanya fokus pada kepala desa tapi ingat bahwa ada tanggung jawab penuh Inspektorat Daerah yang mengawasi, memantau dan audit Dana Desa. Artinya, APH wajib Periksa dan meminta pertanggungjawaban kepada Inspektorat Daerah karena disana ada adalah ruang lingkup tugasnya.

Aneh juga kan selama beberapa tahun ini tidak ada di publikasikan tentang temuan hasil audit, pengawasan dan pemantauan inspektorat yang menjurus ke penyelewengan ADD yang dilakukan oknum Kades, entah apa hasil pengawasan dan audit inspektorat. Padahal ADD yang besar itu tidak nampak kemana hasil realisasinya.

Terhadap realisasi Anggaran Desa ini perlu di korek dan diusut, sebab banyak dugaan kegiatan fiktif dan Penggelembungan Anggaran. Misal, Pengadaan/pembangunan Desa, Keadaan Mendesak, BLT, Ketahanan Pangan, Bantuan Pertanian, Peternak, Perikanan Dll. 

Jadi, terhadap seluruh kegiatan tersebut perlulah diusut, sebab disitulah ada banyak permainan angka dana desa mengalir tanpa hasil yang memuaskan (fiktif).

Maka oleh karena itu, Kita sangat berharap kepada APH agar tidak hanya berfokus kepada Kepala Desa tapi juga fokus kepada Inspektorat selaku Pengawas, pemantau dan mengaudit. Tegasnya...(Red)